Revolusi Istana: Ada apa dengan Presiden Jokowi Pilih Silaturahmi lebaran di Istana Jogjakarta?

Politik  
Bung Karno menerima PB HMI di Istana Bogor pada 18 Desember 1965. Terlihat Ketua Umum PB HMI, Sulastomo, berbincang dengan Bung Karno. Foto: Repro buku
Bung Karno menerima PB HMI di Istana Bogor pada 18 Desember 1965. Terlihat Ketua Umum PB HMI, Sulastomo, berbincang dengan Bung Karno. Foto: Repro buku "HMI 1963-1966: Menegakkan Pancasila di Tengah Prahara" karya M. Alfan Alfian.

Hari lebaran 1443 H diramaikan dengan obrolan publik mengenai hal Presiden Jokowi tidak di Jakarta pada tanggal 1 Syawal. Padahal pada malam 1 Syawal dan tanggal 1 Syawal tradisinya Presiden harus di Jakarta, untuk:

1. Di malam takbiran menyampaikan pidato menyambut Idul Fitri setelah pengumuman hari jatuhnya Idul Fitri. Yang sekarang, Presiden sampaikan pidato ini dari Solo.

2. Pada 1 Syawal setelah shalat Ied bertempat di Istana Negara Presiden menerima ucapan selamat lebaran dari para mentri, anggota lembaga tinggi negara dan korps diplomatic.

Scroll untuk membaca

Scroll untuk membaca

Pada 1 Syawal tahun ini Presiden memilih melakukan pertemuan atau Silaturahim dengan Sultan Hamengku Buwono ke-X di Jogyakarta.

Tentu saja bagi Presiden Joko Widodo pertemuan ini sangat penting. Orang banyak mengaitkan dengan pernyataan Anggota DPR Masinton Pasaribu F-PDIP yang keras tak kira-kira tertuju pada Menko Luhut Panjaitan.

Mestinya buzzer menangkis pernyataan Masinton, tapi nyatanya buzzer membisu. Apakah pernyataan Masinton pribadi? Mungkin tidak.

Berita media tentang Menko Luhut dan Penglima TNI ada di Bali tanggall 6 Mei 2022 untuk periksa persiapan G20 yang masih setengah tahun lagi. Sementara itu Presiden Jokowi masih di Bali setelah dari Solo dan Jogya

Kalau ini sebuah 'inner struggle within the power syste' ini namanya revolusi Istana, untuk membedakan perubahan kekuasaan yang melibatkan aksi massa.

Tapi di era modern hampir tidak ada revolusi Istana. Yang paling mutakhir perubahan politik Pakistan. Yang berbuntut seluruh handai taulan dan sanak famili ex PM Imran Khan neninggalkan Pakistan, dan Imran sendiri terancam masuk penjara.

Bisa saja terjadi revolusi Istana dan revolusi rakyat paralel. Paralel seperti rel kereta api, keduanya sama sejajar tapi tidak pernah bertemu. Sebab, kalau bertemu niscaya kereta api terbalik.

Yang sama dalam hal ini hanya dimensi waktu. Salah satunya revolusi rakyat Srilanka menjatuhkan Perdana Menteri, dan sukses. Tetapi ketika sasaran bergeser ke saudara kandung perdana menteri, revolusi seperti mau mentok. Ini karena Presiden Rajapaksa Srilanka menolak mundur.

Publik dunia tahu, hutang Srilanka menggunung dan ekonomi hancur. Politik Srilangka nyaris stagnan. Dalam situasu macam ini biasanya muncul varian yang tak terduga yang mendobrak kebuntuan.

Situasi Ini berlaku di mana-mana. Bila dilihat pada 'running text Aljazeera TV' pada 7/ Agustus 2022 mengabarkan Presiden Rajapaksa umumkan keadaan darurat militer di Srilanka. Nah ini jelas ada apa alias banya pertanyaan?

Perubahan politik itu tak semata ditentukan faktor internal saja, seringkali faktor external lebih determinan.

*** Penulis: Ridwan Saidi, Politisi Senior, Mantan Ketua Umum HMI, Budayawan, dan Sejarawan Betawi.

Jadi yang pertama untuk berkomentar

Kontak Info

Jl. Warung Buncit Raya No 37 Jakarta Selatan 12510 ext

Phone: 021 780 3747

marketing@republika.co.id (Marketing)

× Image