Ke Mana Nasib Tahta Kerajaan Inggris Sepeninggal Elisabeth II?
Ratu Elisabeth II kala berkunjung ke Indonesia disambut Presiden Soeharto di Jakarta.
Pada tahun 2021, tepatnya pada 30 November, Barbados resmi melepaskan diri dari takhta Ratu Elizebeth II dan menjadi republik. Pangeran Charles, mewakili Ratu Elizabeth II, hadir dalam deklarasi kemerdekaan.
Muncul pertanyaan, apakah yang lain akan mengikuti jejak Barbados?
Tidak mudah menjawab pertanyaan ini. Sebab, diperlukan pemahaman tetang peran takhta Inggris di bekas wilayah jajahan, serta bagaimana Ratu Elizabeth II menghadapi banyak kehilangan statusnya sebagai kepala negara di puluhan bekas wilayah jajahan.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
Di mana Elizabeth II memerintah?
Elizebeth II bukan hanya ratu Inggris tapi juga kepala negara 14 negara lain (lihat peta), termasuk Kanada, Australia, dan Selandia Baru, yang dikenal sebagai Alam Persemakmuran.
Alam Persemakmuran Berbeda dengan Persemakmuran Bangsa-bangsa, sebuah pengelompokan 54 negara yang pernah menjadi Kerajaan Inggris, tapi sebagian besar tidak lagi menjadi subyek ratu.
Elizabeth II adalah ratu bagi 150 juta orang, atau seluruh penduduk Alam Persemakmuran, dengan yang paling banyak adalah Inggris, Kanada, Australia, Papua Nugini, dan Selandia Baru.
Negara-negara itu merdeka dan berdaulat. Namun, peran ratu di wilayah-wilayah ini kerap menjadi subyek kontroversi. Banyak yang memperoleh kemerdekaan melalui pemberontakan melawan pemeirntah kolonial Inggris.
Mengapa ratu Inggris memiliki kekuatan simbolis?
Wilayah persemakmuran adalah monarki konstitusional. Artinya, kekuasaan raja atau ratu bersifat simbolis dan keputusan politik dibuat parlemen terpilih dan dilaksanakan perdana menteri.
Jadi, ratu adalah kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Ratu atau raja Inggris tidak terlibat dalam pemerintahan sehari-hari.
Tugas konstitusional Elizabeth II ringan-ringan saja. Yang paling signifikan adalah memberi persetujuan pemerintah baru. Dua hari sebelum meninggal, Elizabeth II menerima Liz Truss -- perdana menteri baru Inggris menggantikan Boris Johnson -- dan merestuinya.
Tugas lainnya adalah memberi penghargaan negara dan menyetujui undang-undang, dan menunjuk pejabat tertentu. Khusus dua yang terakhir, sangat tergantung pada negaranya.
Seperti di era kolonial, mahkota Kerajaan Inggris menempatkan wakil di setiap negara monarki konstitusional-nya. Perwakilan itu disebut gubernur jenderal.
Dalam keadaan luar biasa, mahkota Kerajaan Inggris memiliki 'kekuatan cadangan', atau kewenangan sepilihan mengesampingkan cabang pemerintah lainnya. Namun, kekuatan cadangan jarang digunakan sejak Perang Dunia II.
Contoh paling menonjol dari penggunaan kekuatan cadangan adalah krisis konstitusional Australia 1975. Saat itu, gubernur jenderal memberhentikan seorang perdana menteri yang sedang menjabat.
Tugas ratu dan raja Inggris paling mendasar adalah menjadi simbol non-partisan, kontinuitas konstitusional, dan otoritas moral. Dokumen resmi, misalnya, sering ditandai stempel kerajaan dan wajah ratu tampil dalam mata uang lokal.
Banyak upaya melepaskan diri dari tahkta Inggris. Di Jamaika, misalnya, gerakan republik sedemikian kuat. Dalam situasi ini, keluarga Kerajaan Inggris menjadi sumber kekuatan lunak dan pengaruh diplomatik.
Entah bagaimana semua itu bisa bertahan. Padahal, kekuatan lunak sempat nyaris rusak oleh tuduhan Duchess of Sussex Meghan Markle tentang rasisme dalam keluarga.
