Pemerintah Belanda akan secara resmi mengeluarkan permintaan maaf atas perbudakan era kolonial pada 19 Desember.
Media Belanda melaporkan permintaan maaf akan dimumkan beberapa menteri di negara-negara yang pernah menjadi tanah jajahan. Namun, menurut Euronews, informasi ini belum dikonfirmasi pemerintah Belanda.
Kerajaan Belanda berbinis budak pada abad ke-16, dan mempertahankannya sampai periode dekolonisasi atau setelah Perang Dunia II.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
Universitas Leiden mengatakan sebanyak 550 ribu sampai 600 ribu orang Afrika diperdagangkan sebagai budak. Namun, universitas itu tidak menyebut perbudakan orang Indonesia.
Organisasi dari bekas jajahan Belanda, seperti Suriname di Amerika Selatan, dan negara-negara Karibia, mengkritik penetapan tanggal 19 Desember sebagai hari permintaan maaf Kerajaan Belanda.
Tanggal itu, menurut organisasi-organisasi itu, ditetapkan sepihak. Artinya, tidak lebih dulu berkonsultasi dengan mereka.
Suriname menginginkan permintaan maaf dikeluarkan 1 Juli 2023, bertepatan dengan 150 tahun berakhirnya perbudakan di bekas jajahan Belanda di Amerika Selatan.
PM Belanda Mark Rutte, Kamis 8 Desember, mengatakan akan ada momen penting mengenai masalah ini pada 19 Desember. Pernyataan Rutte dikeluarkan setelah bertemu perawakilan berbagai organisasi.
Johan Roozer, ketua Komite Peringatan Nasional Suriname, mengatakan Rutte memilih tanggal itu karena situasi politik di Belanda. Jelasnya, tekanan dari ekstrem kanan yang menentang permintaan maaf itu.
ANP, kantor berita Belanda, memberitakan Rutte menginginkan acara yang dijadwalkan pada tanggal 19 Desember itu sukses. Ia menyesalkan kebocoran rencana ini ke media massa.
Dalam beberapa tahun terakhir Belanda dihantui dosa era kolonial, terutama perannya dalam perdagangan budak. Tahun lalu, Amsterdam meminta maaf atas perannya dalam perdagangan budak.
Pernyataan Amsterdam tidak mewakili pemerintah nasional Belanda, tapi kota. Di masa lalu, Amsterdam adalah satu dari banyak kota yang dimakmurkan perdagangan budak.
