Politik Dinasti Menjanjikan Demokrasi, Logiskah?
PolitikCerita-cerita drama pertunjukan manuver politik koalisi dan dinasti politik ini semuanya merupakan ciri menonjol dari mazhab realis politik Indonesia kekinian yang semakin mapan. Cerita-cerita yang memuakan dan membuat mual tentunya bagi para pemikir politik Indonesia generasi awal seperti Tan Malaka, Sutan Syahril, dan Mohammad Hatta.
Harusnya, publik Indonesia mengekpresikan dan melampiaskan rasa muak secara massal. Bagaimana tidak, kepentingan kedinastian telah mendorong politik Indonesia mundur melawan arus gerak evolusi negara modern. Merujuk Stein Rokkan (1970), negara-negara modern di dunia bergerak dalam empat tahapan sejak abad ke-18. Tahap pertama, ia menyebutnya negara pajak dan militer. Tahapan kedua, pembangunan negara bangsa. Tahap ke tiga, negara berbasis penggunaan kuasa demokratis, dan tahap ke empat, negara kesejahteraan berbasis ‘kewargaan sosial.’
Generasi Hatta dan Syahril sudah mendorong politik Indonesia berkembang ke tahapan ke tiga dan ke empat. Malah Generasi reformasi memaksa republik ini berbalik arah dan stagnan di tahapan ke dua. Pembangunan negara bangsa, bukan hanya tidak selesai, semakin ke sini semakin meragukan apakah proyek ini masih berjalan dan berkembang maju. Pada saat negara ini dikuasai dinasti-dinasti politik dan kerajaan-kerajaan bisnis segelintir keluarga.
