Politik Dinasti Menjanjikan Demokrasi, Logiskah?

Politik  

Politik negera kesejahteraan

Perpolitikan Indonesia setelah 78 tahun menjadi negara, harusnya bergerak ke tahapan negara kesejehateraan. Apa itu negara kesejahteraan? Erik Allardt (1993) menyederhanakan penjelasan negara kesejahteraan model Skandinavia dalam tiga kecirian utama.

Pertama, negara memastikan seluruh warga memiliki standar kekayaan minimal untuk bisa hidup secara manusiwi (Living or Having), kedua, hubungan-hubungan sosial keseharian dibentuk penuh solidaritas, kohesi, toleransi dan kolaborasi (Loving), dan ke tiga, semua orang mendapat peluang sama besarnya untuk mengaktualisasikan diri lewat ekspresi keyakinan, pandangan, identitas tertentu dari kebudayaan dan pilihan gaya hidup (Being).

Scroll untuk membaca

Scroll untuk membaca

Harapan menuju negara kesejahteraan bagi Indonesia saat ini nyaris seperti membicarakan dongeng juru selamat. Pertunjukan-pertunjukan drama politik dalam Pemilu dan Pilpres 2024 memberi bukti, republik kita bergerak membelakangi logika peradaban. Tidak ada yang tersisa dalam perpolitikan nasional, selain pertentangan-pertentangan kepentingan dinasti-dinasti politik dan kerajaan-kerajaan bisnis yang membelah rakyat dalam kapling-kapling mereka.

Apakah mungkin partai-partai politik Indonesia yang dikelola tak demokratis dapat membangun negara yang demokratis? Betapa konyolnya pertanyaan ini. Sudah waktunya rakyat jelata menertawakan janji-janji konyol para politisi.

Kontak Info

Jl. Warung Buncit Raya No 37 Jakarta Selatan 12510 ext

Phone: 021 780 3747

[email protected] (Marketing)

× Image