Kestabilan Politik Prabowo dan Konsekuensi Nasib PDI P Bila Menjadi Oposisi
Puan Maharani Ketua DPR RI sekaligus Pimpinan Sidang Bersama, Jumat (16/8/2024). (Istimewa).
Oleh: Dr Fuad Bawazier, Politisi Senior dan Mantan Mentere Keuangan
Pemerintahan Prabowo-Gibran menginginkan kestabilan yang kuat. Sehingga perlu melibatkan hampir semua partai politik, kecuali PDIP yang sejak awal tampaknya menolak bergabung.PDIP menunjukkan bila ingin beroposisi atau diluar pemerintahan.
Repotnya, PDIP itu partai yang perolehan suaranya dalam Pemilu terbanyak. Dan bila mengacu pada undang-undang yang kini berlaku otomatis partai ini berhak menjadi Ketua DPR.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
Jadi peta politik pasca Jokowi lengser adalah ada tujuh parpol yang kemungkinan besar akan masuk pemerintahan Prabowo- Gibran. Gabungan ini akan melawan 1 (satu) parpol yakni PDIP yang tidak ingin bergabung alias beroposisi.
Tentu saja jalannya roda pemerintahan tidak akan stabil atau sekurang kurangnya janggal bila pimpinan eksekutif yang di pimpin Prabowo dengan dukungan mayoritas berlimpah sedangkan pimpinan legislatif DPR di pegang oleh minoritas (PDIP).
Sudah lazim di negara manapun juga, pemegang pimpinan legislatif (DPR) adalah kelompok mayoritas yang di sini, sekarang, dikenal dengan istilah KIM Plus.
Setekalah gabungan atau koalisi KIM terwujud, maka barulah pemerintahan stabil. Tentunya saja ini ke depan akan memerlukan langkah langkah politik tersendiri.
