Politik

Bumi Jadi Contoh Implementasi HAM dalam Sesi Tahunan PBB

Kekeringan karena perubahan iklim.
Kekeringan karena perubahan iklim.

PT Bumi Resources Tbk (Bumi) menjadi salah satu contoh yang dicatat dalam dialog antara pemerintah Indonesia dengan Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pada dialog yang diadakan di Palais Wilson, Jenewa, Swiss, pada hari Kamis (20/2/2024), Bumi disebut berhasil meningkatkan skor Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) secara signifikan, berkat Pemeriksaan Kewajiban HAM berdasarkan Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGP) tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia serta Penilaian Risiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Prisma), yang diadakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Farid Junaedi, Direktur Instrumen Hak Asasi Manusia, yang menjadi bagian dari delegasi Indonesia di Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (CESCR), mengungkapkan bahwa Bumi berhasil meningkatkan skor ESG-nya, terutama dalam aspek sosial, sebesar 18% menurut Bloomberg ESG, setelah penerapan Pemeriksaan Kewajiban HAM dan penilaian Prisma yang dilakukan pada tahun sebelumnya.

Scroll untuk membaca

Scroll untuk membaca