The Economist: Kampanye Indonesia melawan Islamis adalah taktik untuk membungkam para kritikus

Politik  

Politisi mulai resah pada tahun 2016 ketika Islamis tersebut muncul sebagai kekuatan politik selama demonstrasi besar di Jakarta, ibu kota. Ratusan ribu orang turun ke jalan untuk mengecam pernyataan yang dianggap menghujat oleh Basuki Tjahaja Purnama, gubernur kota itu, yang beragama Kristen dan sekutu dekat Jokowi. Tawarannya untuk pemilihan kembali tersendat. Sejak kampanye pertama Jokowi untuk presiden pada tahun 2014, lawan-lawannya telah mendorong kelompok fundamentalis dan kelompok protes seperti Front Pembela Islam ( fpi ), yang menuduh presiden tidak “cukup Muslim”.

Dalam gema Suharto, Jokowi telah merespons dengan represi. Pada tahun 2020 ia melarang FPI; enam pendukungnya tewas dalam baku tembak dengan polisi tahun itu. Dia juga menyasar sektor publik. Pada 2019 ia membentuk satuan tugas untuk menghapus ekstremis dari jajarannya. Anggota pasukan diambil dari kementerian dan badan intelijen, tetapi pemerintah mendorong anggota masyarakat untuk waspada terhadap pandangan ekstremis pegawai negeri melalui situs web khusus. Itu juga mulai menyaring pelamar pegawai negeri untuk menilai keyakinan agama mereka.

Instansi pemerintah sekarang mengadakan seminar yang dirancang untuk menanamkan loyalitas kepada negara pada karyawan mereka. Dinas keamanan telah mengirimkan daftar anggota staf yang diduga memiliki pandangan ekstremis kepada administrator di universitas negeri dan bos perusahaan milik negara. Mereka yang disebutkan namanya diperingatkan bahwa pandangan mereka akan merugikan karir mereka.

Scroll untuk membaca

Scroll untuk membaca

Jadi yang pertama untuk berkomentar

Kontak Info

Jl. Warung Buncit Raya No 37 Jakarta Selatan 12510 ext

Phone: 021 780 3747

marketing@republika.co.id (Marketing)

× Image