The Economist: Kampanye Indonesia melawan Islamis adalah taktik untuk membungkam para kritikus
PolitikDaftar tersebut menunjukkan bahwa lembaga negara melakukan pengawasan ekstensif terhadap sektor publik, tulis Gregory Fealy dari Australian National University. Tjahjo Kumolo, menteri reformasi pegawai negeri, telah memperingatkan pegawai negeri bahwa pemerintah dapat mendeteksi "jejak digital" mereka. Pemerintah membenarkan intrusi semacam itu dengan mengklaim bahwa ekstremisme Muslim “menembus jauh ke dalam organ-organ negara, mengakibatkan penangkapan seluruh bagian birokrasi”, tulis Fealy.
Kekhawatiran tentang radikalisme memiliki beberapa manfaat. Indonesia memiliki sejarah ekstremisme kekerasan baru-baru ini, dengan serangan teroris di lokasi wisata yang menewaskan banyak orang di awal tahun 2000-an. Minoritas besar pegawai negeri sipil mendukung Islamisme radikal. Pada tahun 2017, pusat penelitian Alvara, sebuah lembaga survei Indonesia, menemukan bahwa satu dari lima pegawai negeri sipil dan satu dari sepuluh pekerja perusahaan negara menginginkan Indonesia menjadi teokrasi Muslim. Sebuah survei yang dilakukan setahun kemudian menemukan bahwa hampir 60% guru sekolah Muslim tidak toleran terhadap agama lain.
Namun klaim pemerintah tentang penangkapan negara oleh para ekstremis dilebih-lebihkan. “Tidak ada bukti yang menunjukkan prevalensi sistemik terorisme atau ekstremisme kekerasan dalam pegawai negeri,” kata Sana Jaffrey dari Institute for Policy Analysis of Conflict, sebuah think-tank Indonesia. Dalam dua tahun pertama kampanye anti-ekstremisme pemerintah secara resmi menjatuhkan sanksi kepada hanya 38 pegawai negeri sipil, menurut A'an Suryana, seorang peneliti di institut yusof Ishak, sebuah wadah pemikir di Singapura. Itu adalah persentase menit dari 4,3 juta pegawai negeri di negara itu.
Terpopuler
-
#1
-
#2
-
#3
-
#4
-
#5
-
#6
