The Economist: Kampanye Indonesia melawan Islamis adalah taktik untuk membungkam para kritikus

Politik  

Ini terlepas dari kenyataan bahwa pemerintah menggunakan definisi “radikalisme” yang luas. Membuat pernyataan yang “menghina” pemerintah, atau membagikan apa yang dianggap oleh gugus tugas sebagai “berita palsu” di media sosial sudah cukup untuk menarik perhatiannya. Kriteria samar-samar, pada gilirannya, membuatnya mudah untuk mengesampingkan lawan dengan menuduh mereka sebagai ekstremis.

Pada bulan September 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi mengalami hal ini secara langsung ketika mereka dipecat dengan dalih tidak lulus ujian pegawai negeri. Komisi tersebut dengan gigih membasmi korupsi di eselon tertinggi politik Indonesia, membuat musuh yang kuat. Setelah pemecatan pejabat, selebriti di media sosial yang memiliki hubungan dengan pemerintah mengatakan bahwa mereka adalah anggota Taliban. Salah satu mantan pejabat yang mendapat sepatu itu, Giri Suprapdiono, mengatakan dirinya dan rekan-rekannya justru diberhentikan karena menolak bersujud kepada pemerintah. Tapi banyak anggota masyarakat, katanya, percaya klaim bahwa mereka "radikal". Itu tidak masuk akal, menurutnya: beberapa dari mereka yang kehilangan pekerjaan bahkan bukan Muslim.

Pemerintah “mengaburkan batas antara memiliki pandangan yang kritis terhadap pemerintah, memiliki pandangan Islam, dan hanya disebut teroris”, kata Jaffrey. Banyak Muslim konservatif sekarang merasa mereka harus “sangat berhati-hati” ketika mengekspresikan diri mereka secara online, kata Muhammad Kholid, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, sebuah partai oposisi Muslim. Ribuan orang mengalami diskriminasi berdasarkan pandangan agama dan politik mereka, kata Fealy.

Scroll untuk membaca

Scroll untuk membaca

Jokowi berharap dengan menindas Muslim konservatif, ia akan mendorong mereka untuk memoderasi pandangan mereka dan dengan demikian melindungi pluralisme negara. Sejak pembunuhan enam pendukung fpi pada tahun 2020, agitasi Islam telah mereda. Namun kedamaian yang telah dibeli Jokowi mungkin tidak bertahan lama. Taktiknya kemungkinan akan membuat marah umat Islam dan mendorong ekstremis ke bawah tanah. Pada tanggal 7 Juni polisi mengumumkan penangkapan para pemimpin Khilafatul Muslimin, sebuah kelompok Islam yang mengajar siswa di 31 sekolahnya bahwa Indonesia harus menjadi khilafah. Akan lebih baik bagi mereka, dan demokrasi Indonesia, jika mereka diajari nilai pluralisme. Sayang sekali bahwa presiden mereka tidak memimpin dengan memberi contoh.

sumber: https://www-economist-com.translate.goog/asia/2022/06/23/indonesias-campaign-against-islamists-is-a-ploy-to-silence-critics?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc

Jadi yang pertama untuk berkomentar

Kontak Info

Jl. Warung Buncit Raya No 37 Jakarta Selatan 12510 ext

Phone: 021 780 3747

marketing@republika.co.id (Marketing)

× Image