Inilah Kisah Tentang Gemuruh Pilpres di Filipina: Dari Petinju Hingga Anak Presiden?
PolitikPolitik dinasti di Filipina
Politik global penuh dengan dinasti, mulai dari Shinawatra di Thailand, hingga Bush dan Kennedy di AS, serta Nehru-Gandhi di India. Namun yang menjadikan Filipina unik, menurut dekan Ateneo School of Government (ASOG), Ronald Mendoza, adalah besarnya wewenang keluarga dalam menjalankan negara—walaupun konstitusi secara khusus mengharuskan negara untuk “melarang dinasti politik sebagai dapat ditentukan dengan undang-undang.”
“Saya kira hal ini tidak ada bandingannya di tempat lain di dunia,” katanya kepada TIME. Seolah ingin membuktikan hal tersebut, kedua putra Duterte mengincar kursi di kongres dan walikota pada pemilu mendatang.
Penelitian yang dilakukan ASOG menunjukkan bahwa 80% gubernur, 67% anggota kongres, dan 53% walikota yang memenangkan jabatan pada pemilu Filipina tahun 2019 adalah anggota “dinasti gemuk”—nama yang diberikan kepada keluarga yang memegang banyak jabatan pilihan.
Banyak bisnis juga terkonsentrasi di tangan kerabat atau kroni keluarga politik, tambah Mendoza, yang mengamati peningkatan kekayaan yang “terang-terangan” di kalangan politisi saat masih menjabat. “Tumpang tindih antara politik dan ekonomi bukanlah hal yang sehat, karena tumpang tindih yang sama justru akan mematikan persaingan,” katanya
Laporan Pusat Jurnalisme Investigasi Filipina pada tahun 2019 mengklaim menemukan lonjakan kekayaan anggota keluarga Duterte setelah mereka menduduki jabatan publik. Keluarga tersebut membantah melakukan kesalahan, dan membantah bahwa uang tersebut berasal dari perusahaan swasta. Namun apa pun kebenarannya, tampak jelas bahwa pemerintahan oleh keluarga politik umumnya dikaitkan dengan hasil yang negatif—baik di Filipina atau di negara lain.
Dinasti cenderung tumbuh subur di wilayah-wilayah termiskin di Filipina, dimana para politisi lebih mudah mendapatkan patronase. Begitu menjabat, keluarga mendapatkan akses ke kas pemerintah. Itu sebabnya perebutan kekuasaan regional bisa menjadi sengit, dan di wilayah yang terdapat dua atau lebih klan yang bersaing, hal ini bahkan bisa menjadi pertumpahan darah: pertikaian dua keluarga politik di provinsi selatan Maguindanao menyebabkan kematian 58 orang, termasuk 32 jurnalis, di 2009.
Berbagai rancangan undang-undang telah diusulkan untuk memberlakukan batasan masa jabatan bagi pejabat pemerintah yang memiliki hubungan kekerabatan, namun rancangan undang-undang tersebut tidak berlaku ketika diajukan ke anggota kongres—yang banyak di antaranya berasal dari dinasti politik.
Terpopuler
-
#1
-
#2
-
#3
-
#4
-
#5
Topic Pilihan
Auditor BPK Haerul Saleh Muncul di Sidang SYL, MAKI Minta Dewan Etik BPK Bertindak
11 May 2024, 21:52 WIBTerpopuler Retizen
-
#1
-
#2
-
#3
-
#4
-
#5
