Malik Ahmad Di Antara Tugas Menjaga Perbekalan dan Mengurus Korban Perang Masa PDRI
Kepala Jawatan Sosial A. Malik Ahmad mendampingi Menteri Sosial Dr. Sjamsuddin yang berkunjung ke Payakumbuh tahun 1951.
Oleh: Fikrul Hanif Sufyan, pengajar, pemerhati, dan penulis sejarah
Di tengah euforia kemerdekaan, dan keterlibatan guru-guru Kauman Padang Panjang dalam pembentukan barisan Hizbullah, mereka mendapat berkah dari aktivitas pergerakannya itu. Sebagian besar dari mereka, diamanahi di pos-pos pemerintahan.
Beberapa nama yang masuk dalam struktur birokrasi pemerintah di Sumatra Barat, antara lain Marzoeki Jatim sebagai Wakil Ketua Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Sumatra Barat, Saalah Jusuf Sutan Mangkuto selaku Bupati Solok, dan Oedin sebagai Kepala Polisi Sumatra Barat.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
Guru dan Dunia Birokrasi
Pada tahun 1946, mantan direktur Kulliyatul Muballighat, Malik Ahmad dilantik sebagai Wakil Kepala Jawatan Sosial Sumatra Barat, mendampingi Bagindo Moh. Thahar asal Pariaman.
Sejak masuk dalam birokrasi pemerintahan, jenjang karirnya makin cemerlang. Jabatannya selaku Wakil Ketua dipegangnya sejak 17 Mei 1946 sampai 1 Januari 1948. Meskipun telah memulai karir di dunia birokrasi, namun Malik Ahmad tetap mewakafkan dirinya untuk mengajar di Kauman, dan mengurus Muhammadiyah Daerah Minangkabau.
Sebagian besar pimpinan Muhammadiyah yang terlibat dalam birokrasi pemerintahan, telah menggoyahkan struktur Majelis Idarah sebagai soko guru edukasi di tubuh persyarikatan. Adalah Rasjid Idris Dt. Sinaro Panjang, selaku Sekretaris menjadi garda terdepan–untuk menjaga Majelis Idarah di masa revolusi fisik.
Pada Mei 1946, Konferensi Daerah Minangkabau digelar di Padang Panjang. Seluruh peserta, mengeluhkan terjadinya kevakuman organisasi, karena Saalah selaku Ketua telah menjabat Bupati Solok (HAMKA,1974: 104). Saalah masih tetap bersedia, untuk rangkap jabatan. Namun, mayoritas peserta Konferensi menolaknya.
